Studi Banding Rombongan dari Kepulauan Bangka Belitung

Selasa, (4/2/2020) Bertempat di auditorium SMK Negeri 5 Surabaya, pukul 10.00 menerima kunjungan rombongan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri :

1. Gubernur
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Sekolah SMK Negeri se-Kep. Bangka Belitung

Sedangkan dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur diwakili asisten I SekdaProv, (karena bersamaan Ibu Gubernur ada acara ke Medan). Dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Kepala Cabang Dinas Sidoarjo

Sambutan Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur :

DR. Ir. Wahid Wahyudi, MT

1. Prioritas nomer satu Presiden Jokowi terhadap pengembangan SDM indonesia
2. Anggaran Jawa Timur 38.8 % untuk pengembangan SDM di Jatim
3. Memberantas kemiskinan melalui pendidikan
4. Singapura tidak mempunyai SDA tapi mempunyai SDM yang luar biasa.
5. Jatim terjadi disparitas pendidikan, contohnya Surabaya dengan Madura. diantaranya guru-gurunya.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim terendah 70,7. Karena Ponpes yang berjumlah 6000-an dengan jumlah santri per-ponpes rata-rata 10.000 - 12.000 tapi tidak mempunyai pendidikan formal. Sehingga dianggap tidak lulus SD. Sehingga ponpes harapannya mempunyai ijazah formal
7. Santri yang lama di ponpes diusulkan ke kementerian pendidikan diadakan asesment
8. Alumni pendidikan sekolah menengah tidak menambah pengangguran, karena :
9. 33% dari SMA yang melanjutkan perguruan tinggi
10. 66% yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi harapannya mempunyai kompeten untuk bekerja
11. SMK yang lama pendidikan empat tahun, diusulkan ijazahnya D-1
12. Data BPS, lulusan yang tidak bekerja di Industri, tapi freelance jumlahnya juga banyak, namun dianggap BPS tidak bekerja (mandiri)
13. Meningkatkan eksistensi dan pemberdayaan SMK di Jatim, ada 20 SMK yang berjalan dengan BLUD. Dan terbesar di Indonedia
14. SMK BLUD harapannya memberikan pelayanan kepada siswanya

Sambutan Gubernur Provinsi Bangka Belitung

Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M

1. Dengan pendidikan dapat menuntaskan kemiskinan
2. Penyempurnaan kebijakan pendidikan dipoles agar lebih kuat
3. Orientasi prinsipnya adalah setelah lulus sekolah tidak menganggur
4. Kondisi alam Kepulauan Babel hampir 1000 pulau, 52 pulau yang dihuni. Pendidikan tersebar dan sekolahnya jauh-jauh
5. Perikanan dan kelautan menjadi unggulan
6. Tahun depan menambah SMK pertanian dan kelautan

Sambutan Kepala SMK Negeri 5 Surabaya

Drs. Heru Mursanyoto, MM

1. SMK bisa diterima karena mempunyai kompetensi, sehingga harus laku jual di masyarakat (industri) produk dan jasa
2. SMK saling berlomba mewujudkannya dengan mengadakan unit produksi dan teaching factory, misalnya : edotel sebagai laboratorium kompetensi siswa jurusan perhotelan
3. Permasalahannya infratruktur dan alatnya milik pemerintah tapi bisa menghasilkan uang. Seharusnya masuk dalam kas negara.
4. Dari diskusi MKKS dan diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan dan dikonsultasikan kepada Gubernur (Bp. Soekarwo) maka pengelolaannya bisa melalui BLUD dan pelaporannya kepada pemerintah.
5. Supervisi oleh Kepala Dinas Pendidikan ada 297 SMK, dan dipilih sebanyak 20 SMK BLUD dan didampingi oleh BPKAD (Badan Pengeleloaan Keuangan Daerah) 
6. Dalam melayani masyarakat, sejak adanya BLUD maka uang masuk bisa menambah peralatan, instalasi dan perbaikannya
7. Bantuan dana BOS masih menerima juga. Dan biaya penunjang operasional dana pendidikan per siswa dari pemerintah daerah. Nominalnya tidak sama antar kabupaten kota.
8. Pelaporan sama dengan yang di rumah sakit, sehingga berpengaruh dalam kinerja propinsi
9. Yang dijual kepada masyarakat : jasa dan infrastruktur menjadi pendapatan aseli sekolah.

Pemaparan BLUD SMK Negeri 5 Surabaya :

Muhajirin, S.pd.,MM

Setelah adanya BLUD menjadi lebih fleksibel dalam pengelolaan pembiayaan sekolah.

Resmi SMK Negeri 5 Surabaya menjadi BLUD pada Oktober tahun 2018, dengan butuh waktu enam bulan untuk mempersiapkan diri

Persyaratan untuk menjadi BLUD, adalah penetapan dari Gubernur secara substantif dan teknis

Sedangkan untuk keperluan administrasi Mempersiapkan 20 SMK mendapatkan pendampingan BPKAD

Dokumen BLUD

1. Rencana strategi bisnis
2. Standart pelayanan minimal
3. Tata kelola
4. SOP
5. Proyeksi Laporan Keuangan
6. Surat Pernyataan

Perubahan Tata Kelola :

1. Organisasi
2. Keuangan
3. SDM
4. Sistem Manajemen

Sumber penerimaan :

1. Optimalisasi aset
2. Kerjasama
3. Hibah
4. APBD dan APBN
5. Penerimaan lain yang sah

Dokumen Foto :

Responsi Gubernur Kep. Bangka Belitung setelah pemaparan BLUD SMK Negeri 5 Surabaya